The smart Trick of reformasi intelijen indonesia That No One is Discussing
The smart Trick of reformasi intelijen indonesia That No One is Discussing
Blog Article
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
These routines are outlined broadly, including the fields of human rights, art, sport, purchaser safety, education and learning, environment, health, as well as the pursuit of knowledge. Shareholding by a foundation is permitted, furnished that it doesn't exceed twenty five p.c of the entire value of the foundation’s belongings. As a way to maintain good corporate governance, no member of your governing, supervisory, or govt board of the Basis can simultaneously function a manager, supervisor, member of the Board of Administrators, or member on the Board of Commissioners of any industrial company that a foundation establishes or through which it invests.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
, often shortened as “Ormas” and often loosely translated as “Mass Companies”) was set up from the Suharto administration to regulate civil Culture, along with other guidelines within a offer referred to as the “Political Law Bundle of 1985.” The concept of “societal Business” released by this legislation was meant to produce one organizational standing for all sorts of pursuits – action, career, perform or faith – in order that It might be easier with the regime to control them.
Community participation all through this time was also noticed like a mere formality, with last minute Invites Baca selengkapnya issued for employee unions and other stakeholders.
Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.
Belum tentu kata Pak Jokowi #jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy #puanmaharani #pdip #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik
” (an intelligence agent who only can frighten the general public by showing their identities) nonetheless connected to our intelligence brokers should really change.
Although some marginalized groups have obtained particular lawful recognition, LGBTI people today should be seen as owning an ailment, or even be considered as a menace to nationwide safety. All through neighborhood and countrywide election time, the repression of LGBTI people is additionally typically made use of as being a promotional Instrument to spice up incumbent/challenger popularity. In addition, on December six, 2022, the Indonesian parliament passed a Monthly bill updating the Felony Code.
The decision was taken next the issuance of the regulation in lieu of your Law on Mass Businesses, that has sparked worries around possible violations of the appropriate to assemble because it grants the government the ability to disband mass teams without because of course of action.